 |
| Anggota DPR RI Komisi IV, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., saat kunker di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi di daerah pemilihan. |
Garisnusantara.com, Pontianak– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja reses perorangan Anggota DPR RI Komisi IV, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi di daerah pemilihan, Jumat, 8 Agustus 2025.
Kehadiran Adrianus diterima langsung oleh Kepala DKP Kalbar, Frans Zeno, beserta jajaran kepala bidang di lingkungan dinas tersebut. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat perkembangan program-program pemberdayaan nelayan, budidaya perikanan darat dan laut, serta pengolahan hasil perikanan. Adrianus menegaskan bahwa Kalimantan Barat, dengan garis pantai yang panjang serta potensi sumber daya perairan yang melimpah, memiliki peluang besar untuk didorong menjadi salah satu sentra produksi sekaligus ekspor hasil perikanan nasional.
“Fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI tidak hanya memastikan program pusat berjalan sesuai sasaran, tetapi juga menjembatani aspirasi masyarakat daerah. Kalbar memiliki kekuatan pada sektor tangkap dan budidaya yang jika dikelola berkelanjutan, bisa meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus menyumbang devisa negara,” ujar Adrianus.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari pelaku usaha perikanan di Kalbar. Melalui dialog tersebut, diharapkan kebijakan yang diambil pemerintah pusat mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir, termasuk dukungan infrastruktur, akses pasar, serta perlindungan ekosistem laut.
Adapun isu-isu strategis yang turut dibahas meliputi:
1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan – Peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya, serta pengelolaan berkelanjutan agar stok ikan tetap terjaga.
2. Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut– Penanganan abrasi pantai, pencemaran laut akibat limbah, hingga kerusakan terumbu karang yang kian mengancam.
3. Kesejahteraan Pekerja Perikanan – Upaya peningkatan kualitas hidup nelayan, termasuk dukungan asuransi, penguatan koperasi, dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.
Kepala DKP Kalbar, Frans Zeno, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar potensi kelautan dan perikanan daerah dapat memberi dampak luas bagi ekonomi masyarakat. “Kami berharap sinergi dengan DPR RI ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat program perikanan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Aspirasi nelayan dan pelaku usaha perlu benar-benar terakomodasi,” jelas Frans.
Dengan kunjungan ini, DPR RI dan pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kalimantan Barat berpotensi besar menjadi garda depan produksi dan ekspor hasil perikanan Indonesia, apabila didukung kebijakan yang berpihak pada daerah serta terintegrasi dengan program nasional.
